Dono Arum, 27 Desember 2024 – Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) bersama Pemerintah Kampung Dono Arum menggelar Musyawarah Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Kampung (Raperkam) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 27 Desember 2024 ini menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dono Arum di tahun mendatang.

Musyawarah ini membahas secara mendetail alokasi anggaran pendapatan dan belanja Kampung Dono Arum untuk tahun 2025, dengan penekanan pada:

• Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, drainase, air bersih).

• Program ekonomi kerakyatan (BLT, pelatihan UMKM, bantuan modal).

• Pendidikan dan kesehatan (beasiswa, posyandu revitalisasi).

• Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kepala Kampung Dono Arum, Purwadi, menyampaikan bahwa APBK 2025 dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

*"Kami berkomitmen mengoptimalkan setiap rupiah anggaran untuk kepentingan masyarakat. Partisipasi BPK dan warga dalam musyawarah ini sangat penting agar APBK 2025 benar-benar aspiratif,"* ujarnya.

Musyawarah berlangsung secara demokratis, dengan keterlibatan aktif anggota BPK, perangkat kampung, dan perwakilan masyarakat. Beberapa poin penting yang mengemuka:

1. Penajaman prioritas program berdasarkan usulan warga.

2. Penyelesaian silang pendapat terkait alokasi dana tertentu.

3. Komitmen pengawasan bersama untuk hindari penyimpangan.

Ketua BPK Dono Arum, Sutrisno, menegaskan bahwa musyawarah ini mencerminkan semangat gotong royong.

"APBK bukan sekadar angka, tapi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Kami akan awal pelaksanaannya hingga evaluasi," tegasnya.

Perwakilan Kelompok Tani "Maju Bersama", Budi Santoso, menyambut baik rencana peningkatan anggaran untuk pertanian.

"Dukungan alat pertanian dan pelatihan di APBK 2025 akan sangat membantu petani kecil seperti kami," ungkapnya.

Setelah musyawarah, Raperkam APBK 2025 akan disempurnakan dan diajukan ke Bupati untuk pengesahan. Pemerintah Kampung juga akan menggelar sosialisasi kepada warga agar memahami hak dan kewajiban terkait penggunaan anggaran.

Musyawarah ini menjadi bukti bahwa tata kelola anggaran di Dono Arum makin inklusif dan responsif. Dengan APBK 2025 yang tepat sasaran, diharapkan kesejahteraan warga dapat terus meningkat.

#APBK2025 #DonoArumMaju #AnggaranUntukRakyat